Poin UU ITE Ini Dianggap Masih Perlu Direvisi

169 views

JAKARTA - Kepala Bidang Pemulihan Aset Nasional, Arief Muliawan mencatat enam topik yang seharusnya direvisi dalam UU ITE. Berikut poin yang dinilai Arief Muliawan masih kecolongan dalam UU ITE.

Intersepsi/Penyadapan/Perekaman

Dalam penjelasan pasal 31 disebutkan bahwa UU ITE melarang intersepsi atau penyadapan yaitu kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Pasal ini tidak direvisi, sehingga membatasi masyarakat untuk merekam alat bukti digital tanpa izin dari penyidik.

Penghapusan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang Tidak Relevan dan Hak Pribadi

 

Dalam pasal 26 ayat 1C disebutkan bahwa Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Menurut Arief, poin ini selayaknya direvisi. "Dengan pasal ini, kita punya hak nguntilin orang 24 jam. Menurut saya nggak boleh," katanya di Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Penurunan Sanksi Hukum Penghinaan/Pencemaran Nama Baik

Sanksi pidana penghinaan/pencemaran nama baik diturunkan, dengan masa tahanan menjadi empat tahun dan denda yang tadinya satu Rp1 miliar menjadi Rp750 juta. Arief menilai delik aduan yang direvisi terlalu berlebihan karena mengharuskan korban untuk melaporkan dirinya tanpa bisa diwakilkan. Biasanya definisi penghinaan dan pencemaran nama baik juga menjadi alasan Arief menilai UU ITE kecolongan.

Praktisi Pusat Pemulihan Aset ini juga menyoroti pasal 40 tentang kewajiban pemerintah mencegah penyebarluasan IE/DE terlarang. Selain itu, poin lainnya terkait penangkapan, penahanan, pengiriman SPDP dan Tahap I.

Kemudian, ia juga menyoroti mengenai berita bohong, SARA, dan ancaman/menakut-nakuti yang dibahas dalam pasal 45 ayat 2 UU ITE.

Sumber : http://techno.okezone.com/read/2016/12/28/207/1577895/poin-uu-ite-ini-dianggap-masih-perlu-direvisi

Leave a reply "Poin UU ITE Ini Dianggap Masih Perlu Direvisi"

Author: 
    author